jualherbalmurah99.com Agen Resmi Penjual CRYSTAL X Asli Nasa

Crystal x_Crystal X Untuk Membersihkan Organ Intim Wanita_Crystal-X-crystal-X1.jpg

 
Rp. 200.000,00

Deskripsi Produk Natural Crystal X

Natural Crystal X for Women dari PT Natural Nusantara terbuat dari mineral alam yang sangat bermanfaat dalam membunuh kuman penyakit, bakteri merugikan, virus dan menghilangkan bau tidak sedap pada miss V. Crystal X diramu dari paduan antara zat-zat antiseptik dari daun sirih yang berperan penting untuk memberikan nutrisi alami pada jaringan epitel di dalam rongga miss V serta zat vinieil yang diekstrak dari daun sisik naga yang berperan penting untuk melenturkan serta merapatkan miss V Anda.

Crystal X for Women
REG. IDM000245253 – POM NA 18111600004

MENAMBAH KEMESRAAN DAN MEMPERBAIKI KUALITAS HUBUNGAN SUAMI ISTRI

Manfaat Besar Natural Crystal X

  • Ampuh Membunuh kuman, jamur dan bakteri merugikan
  • Ampuh Mengatasi Bau Tidak Sedap
  • Ampuh Melenturkan miss V
  • Ampuh Mencegah dan Menyembuhkan Keputihan
  • Ampuh Membersihkan kerak dan kotoran di selaput miss V
  • Ampuh Menambah kepekaan terhadap daya rangsang
  • Ampuh Menyembuhkan iritasi diselaput miss V
  • Ampuh Mencegah tejadinya kanker pada organ reproduksi wanita

Cara Pemakaian Natural Crystal X

  • Basahi Crystal-X, kemudian masukan ke dalam miss V sedalam 4cm, putar kurang lebih 10 detik.
  • Keluarkan dan bersihkan dengan air, lap dengan kain kering.
  • Simpan di tempat kering.
  • Dipakai 1-2 kali sehari sehabis mandi (untuk perawatan).

Crystal X for Women aman untuk pemakaian jangka panjang! Karena tidak ada efek samping negatif.

Produk Lainnya:

Viterna-viterna nasa.jpg
Viterna NASA

Rp 150.000

Beli
Vitamin-Vitamin Ternak.jpg
Vitamin Ternak

Rp 150.000

Beli



KOALISI NILAI ADA KEANEHAN UJI MATERIIL UU MK

saco-indonesia.com, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi untuk meminta Dewan Etik MK memeriksa beberapa keganjilan dalam proses pengujian materiil Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
 
Tindakan MK yang telah menerima pengujian UU MK yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang dekat dengan MK ini dinilai telah menabrak prinsip umum dalam hukum, nemo judex in casua sua. Artinya, MK tidak akan bisa menjadi hakim atas dirinya sendiri.
 
"Ini juga merupakan preseden buruk dalam sejarah konstitusi Indonesia. MK secara telanjang telah mengajarkan kepada publik bagaimana kekuasaan yang dipunyainya digunakan untuk dapat mengakali hukum itu sendiri," kata Bahrain, Koordinator Advokasi YLBHI dalam siaran pers yang diterima Okezone, Selasa (10/2/2014).
 
Pasca tertangkapnya mantan Ketua MK, Akil Mochtar, Presiden SBY telah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada intinya, Perpu tersebut telah mengatur dua hal yang selama ini membuat MK rapuh dalam menegakan amanat konstitusi yaitu memperketat seleksi hakim konstitusi dengan membentuk lembaga ad hoc bernama Panel Ahli dan syarat-syarat calon hakim konstitusi, dan membentuk MKHK sebagai instrument pengawasan etik  hakim konstitusi.
 
Keberadaan Perpu tersebut disambut dengan positif, karena substansi yang diaturnya telah menutup lubang lemahnya sistem di MK selama ini yaitu tidak adanya pengawasan dan buruknya mekanisme seleksi hakim konstitusi.
 
Meskipun publik dan lembaga-lembaga negara menginginkan perubahan yang lebih baik untuk MK ke depan, namun bagi sebagian hakim MK, secara eksplisit mengatakan akan membatalkannya jika ada pihak-pihak yang mengajukannya ke MK.
 
Dalam praktiknya, posisi sebagian MK yang akan membatalkan substansi UU MK yang baru tersebut terkonfirmasi dengan jelas dalam beberapa keanehan - keanehan dalam proses pengujian UU MK.
 
Keanehan pertama terlihat dari sidang pemeriksaan pendahuluan sampai dengan kesimpulan hanya memakan waktu 17 hari. Kedua, sidang pemeriksaan hanya dilakukan satu kali dan langsung ditutup.
 
Ketiga, MK telah membatasi hanya mengajukan satu orang Ahli. Keempat, MK hanya memberikan kesempatan kepada pihak terkait (Presiden, DPR dan KY) untuk dapat menyampaikan keberatannya secara tertulis hanya dalam waktu 3 hari.
 
Untuk itu, Koalisi menyatakan mengutuk dengan keras tindakan MK yang telah memilih menjadi hakim terhadap substansi UU (UU MK) yang telah mengatur lembaganya sendiri.

"Kami juga telah meminta kepada MK untuk menolak uji materil terhadap pengawasan dan pengetatan seleksi hakim MK yang diajukan oleh beberapa advokat dan akademisi tersebut," kata Bahrain.


Editor : Dian Sukmawati

KOALISI NILAI ADA KEANEHAN UJI MATERIIL UU MK